- 6 - Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pengaturan Paragraf 1 Muatan Pasal 4 RTRW Provinsi memuat:RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota. BERITA PEMKO. 113 Marpoyan Damai – Pekanbaru – Riau Email : febby. Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTA CILEGON dan WALIKOTA CILEGON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru, Riau. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Probolinggo dengan. Bagian Kedua Rencana Pola Ruang Wilayah Paragraf 1 Umum Pasal 21 Rencana pola ruang wilayah menggambarkan rencana sebaran, meliputi : a. H. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Bima adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima Tahun 2011-2031 sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima. 8. Jurnal Teknik PWK. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 2 Analisis Implementasi Rencana Detail Tata Ruang Kota Wilayah Kecamatan Tampan Kelurahan Tuah Karya 3. Tutorial Download Shapefile RTRW Kabupaten/Kota ATR/BPN se-Indonesia Gratis | by Angga Febriano Abstract. g. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru, Riau Penataan Ruang 39. 1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru, Riau. 5. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, kawasan dan masyarakat, maka perlu disusun Rencana Detail Tata. Perencanaan dilakukan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya yang mengacu pada master plan dari. RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN PERDESAAN, PERKOTAAN, DAN KAWASAN STRATEGIS . Dalam evaluasi rencana umum tata ruang (RUTR) Kota Pekanbaru tahun 1991, arahan kawasan non terbangun khususnya yang berfungsi sebagai kawasan lindung pada tahun 2015 diidentitifikasikan dalam RUTR Kota Pekanbaru seluas 16. tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Kota Bandar Lampung. 000 jangka waktu 20 tahun dapat ditinjau kembali setiap 5 tahun sekali b. RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009-2029 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA BARAT, Menimbang : a. hlm. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011 – 2031 dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam pengkoordinasian penataan ruang di Kota. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 . 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721); 9. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 . ; 4. 17. Fungsi rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota di antaranya: 1. Wilayah Pengembangan Petanglong adalah kawasan. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang RencanaTata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1,Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62); 27. PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009-2028 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PROBOLINGGO, Menimbang : a. Pengertian Teknologi Informasi Teknologi Informasi adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis. Kenyataannya pada tahun 2006 kawasan lindung baru mencapai 2. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. rencana pola ruang wilayah kota; d. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2013-2032 T. Komponen RTRW. Saat ini, dua RDTR hampir mendekati proses penetapan. 3K views. Sifat Penggunaan Ruang Pada Zona Mangrove Atau Suaka Alam ( Zona. Peraturan Wali Kota No. dan rencana tata ruang wilayah kota. fungsi lahan non produktif kurang dioptimalkan D. Tematik. Alamsyah Pratama. Berdasarkan data Tahun 2012, ruang terbuka hijau. 5. Perbup No 59 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2021-2041: d. Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentangPerencanaan tata ruang kota merupakan suatu proses sosial, yang tidak. Pemko Medan mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No 1 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan tahun 2022-2024. Program Pemanfaatan Ruang Kota Pekanbaru dan Kota Dumai Kemen PUPR/ Dinas PU dan Penataan Ruang. Upload. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039; 8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota disingkat RTRWK disebut juga sebagai Urban Planning atau Urban Land use Plan dalam bahasa Inggrisnya adalah dukumen rencana tata ruang wilayah kota yang dikukuhkan dengan Peraturan Daerah. 000 RDTR," ucap Hadi. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru, Riau Penataan Ruang. Ruang BAB III STRATEGI PEMANFAATAN RUANG Bagian Pertama Umum Pasal 10 (1) Strategi pemanfaatan ruang Pulau Jawa-Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diwujudkan dalam Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali yang berisi: a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pekanbaru Indra Pomi Nasution mengatakan, rekomendasi itu diberikan BIG usai ekspos terkait aspek akurasi geometri, tematis, dan kartografi. RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL IBU KOTA NUSANTARA TAHUN 2022 - 2042 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Menurut Hamdani, RTRW Riau harus digesa mengingat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota di Riau bergantung kepada penyelesaian RTRW tersebut. PEKANBARU - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru telah membuat draft peta Rencana Tata Ruang. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. 14 Tabel 5. Nomor. 02 Tahun 2020 - Penataan Kecamatan Klik Disni. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataanRencana Tata Ruang Wilayah Kota disingkat RTRWK disebut juga sebagai Urban Planning atau Urban Land use Plan dalam bahasa Inggrisnya adalah dukumen rencana tata ruang wilayah kota yang dikukuhkan dengan Peraturan Daerah. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana kerja terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. Bagaimana kecocokanmu dengan jurusan ini, prospek kerjanya, serta cerita dari para mahasiswa dan alumni. Karena adanya pilihan rencana maupun tatanan tertentu akan berpengaruh pada pembangunan dan kehidupan di suatu wilayah. Perda. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029; I - 4 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 46, Tambahan. dpusdataru@gmail. (4): 807-817; Peraturan Perundang. KBRN,Jambi; Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri kegiatan sosialisasikan Peraturan Daerah ProvinsiKBRN, Jakarta: Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dalam perencanaan kota harus memiliki kemampuan untuk mengelola air (water. 5. Melalui instrumen tata ruang benyak kepentingan pembangunan baik antara daerah dan10. Tabel I Rencana Pengaturan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada Setiap Jenis Fungsi Pemanfaatan di Kota Pekanbaru. bahwa penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang adalah wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, baik pusat dan daerah dalam mewujudkan satu kesatuan rencana struktur ruang dan pola ruang yang berjenjang dan komplementer sebagai cerminan persatuan Indonesia dalam. 6. 398 Ha, dengan jumlah penduduk 335. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2010 - 2029 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PROBOLINGGO, Menimbang : a. Tujuan penyusunan rencana tata ruang menurut Buyung Azhari Diarsipkan. 2 Ruang Lingkup Wilayah Kota Pekanbaru terletak dan Ibu Kota Provinsi Riau yang memiliki luas ± 632,26 Km², dan memiliki koordinat 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. 11. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat RTRWP DIY adalah hasil perencanaan tata ruang yang berisikan azas, tujuan, kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, penetapan rencana struktur ruang -5-. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalamPeraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 3, angka 4, angka 7, angka 9, angka 10, angka 20, angka 21, Pasal 18 angka 3, angka 21, Pasal 19 angka 4, angka 6, angka 10, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan. Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 14. Kegiatan persiapan, meliputi: 1) pembentukan tim penyusun RTRW Provinsi beranggotakan: a) pemerintah daerah provinsi, khususnya dalam lingkup Badan. Unduh dokumen PDF yang berisi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038. Evaluasi rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh berbasis mitigasi bencana tsunami, [Tesis] Program Studi Magister Perencanaan Kota dan daerah UGM; Zaiyana, D, Buchori, I. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tagun 2012-2032. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Karawaci (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2004 Nomor 9 Seri E); 2. UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka Pemerintah Daerah diberi kewenangan dalam penyelenggaraan. RTR. 12. membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2029; 2 Mengingat: 1. 2013. Istilah lain dari bentangan permukaan bumi adalah. nantinya akan memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan sebuah kota, menentukan tata guna lahan, sistem transportasi, serta. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 22 Tabel 7. Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul. Artinya Perda tentang RDTR dapat ditetapkan . LAMPIRAN – II. 2679. RENCANA KERJA DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI TAHUN 2022 7 sebesar Rp. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) telah dimiliki oleh kota Bogor. Unduh. 1. Izin. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW-Kabupaten/Kota) Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ-KSNT) Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ-KAW) PENERBITAN PKKPR ; Menurut Pasal 14 Permen ATRBPN 13/2021, penerbitan. Perencanaan Strategis Dinas. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor. 15. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pekanbaru telah selesai pada 28 Desember 2020 lalu. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka. RDTR Pekanbaru dan RTRW Provinsi Harus Sinkron. menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041; Mengingat : 1. 15. RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018-2038 ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038. go. 1 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 14. Ada 5 Muatan Strategis untuk RTRW Pekanbaru. PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sedang berupaya untuk membangun dan menyelesaikan tujuh Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kabupaten/Kota, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Barat, perlu diatur dengan. 14. Wilayah Kota Pekanbaru sangat strategis, terletak. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru; 13. 7 Suryono, Agus. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang 10. Kawasan pertambangan dan energi yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti, Pelelawan, Siak dan Bengkalis. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun. Fungsi-fungsi utama dari Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau Kota meliputi: 1. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 647); 59. (2017). Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 6); . BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam. 442/SJ. Persiapan a. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 16. Jadi, 514 kabupaten dan kota ditargetkan memiliki 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah; 15. PEKANBARU - Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau hingga saat ini belum juga tuntas. 45/3/436. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 20 11 - 203 1. pembangunan nasional bertumpu pada pusat-pusat pertumbahan yang dibagi menjadi. Menurut Perda Nomer 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang, Partisipasi atau peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. PRES IOEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2OO8 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang : a. Dokumen ini merupakan peraturan resmi yang mengatur penataan ruang dan pembangunan di wilayah Kabupaten Sumedang. kawasan lindung sebesar 44,69 % (seluas 133. Batas Wilayah Perencanaan yaitu : a. Berdasarkan data Tahun 2012, ruang terbuka hijau yang tercatat sebagai ruang terbuka milik pemerintah Kota Pekanbaru (ruang terbuka publik) seluas 1. Pepaya No. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 9 Tahun 2016 - Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru Klik Disini. com Abstrack. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PerMen PU) No. K = 6n + 1 K = 6n + 1 K = 6n + 1 K = 6 (1/3) + 1 K = 6 (1/2) + 1 K = 6 (1) + 1 K=3 K=4 K=7 Catatan kaki : istilah Threshold dan Range dikenalkan oleh Losch. 8. Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia. NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009-2028 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PROBOLINGGO , Menimbang : a. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menyatakan bahwa Sungai Siak merupakan sungai strategis nasional. Ada 5 Muatan Strategis untuk RTRW Pekanbaru. Dokumen Abstrak. maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km². Konsep pengembangan wilayah telah dikembangkan antara. Nomor. 10. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek. 37. 6 No. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;. 2. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menyatakan bahwa Sungai Siak merupakan sungai strategis nasional. Perda. Ruang lingkup tata ruang kota mencakup. (Fungsional Perencana Ahli Muda, Bappeda Provinsi NTB) Ruang sebagai sumber daya pembangunan lokal, merupakan input alternatif yang permanen dan selalu tersedia di suatu wilayah. 2017/No. Perkembangan kebijakan di tingkat pusat yang kemudian diamanatkan pada Peraturan. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi. Bukan hanya berdampak pada rencana pembangunan maupun investasi, hal tersebut juga mengakibatkan tidak ada bantuan. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Jenis. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 3, angka 4, angka 7, angka 9, angka 10, angka 20, angka 21, Pasal 18 angka 3, angka 21, Pasal 19 angka 4, angka 6, angka 10, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah.